Pesan Menaker Buat Buruh yang Demo: Ingat Protokol Kesehatan dan Jangan Anarkis

Pekerja meneruskan tindakan demonstrasi pada Selasa ini. Tindakan itu tuntut diurungkannya UU No 21 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja serta minta gaji minimal 2021 masih naik. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, demonstrasi serta demo adalah hak, tetapi diinginkan terus mengikut prosedur kesehatan serta tidak berlaku pengacau. “Demonstrasi, demonstrasi ialah hak dari warga terhitung beberapa karyawan atau mahasiswa. Saya masih mengharap rekan-rekan demonstrasi dengan mengikut prosedur kesehatan, tidak bertindak yang pengacau,” kata Ida di Jakarta Selasa (10/11/2020).

Menurut dia sejauh ini, pemerintahan sudah berlaku terbuka serta lagi buka pintu diskusi dengan bermacam susunan warga, terhitung elemen serikat karyawan atau serikat pekerja atau pebisnis dalam pengkajian Undang-undang Cipta Kerja. “Bila konteksnya ketenagakerjaan, karena itu saya ajak untuk menyaksikan secara baik Undang-undang Cipta Kerja ini. Sebenarnya kami semaksimal kemungkinan sudah menampung bermacam inspirasi dari rekan-rekan SP/SB atau dari pebisnis,” ucapnya.

Menaker menerangkan, semenjak awalnya proses saat sebelum pengkajian RUU Cipta Kerja di DPR, faksinya telah duduk bersama lewat komunitas tripartit nasional yang menyertakan elemen pemerintahan, karyawan serta pebisnis.

“Dari awalnya, kita terus serta tetap mengundang atau ajak bersama serikat karyawan serta serikat pekerja atau pebisnis untuk merangkum bersama bermacam ketentuan ketenagakerjaan. Bahkan juga sekarang ini, kita mengundang untuk mengulas perancangan ketentuan pemerintahan (RPP) sebagai perintah Undang-undang Cipta Kerja,” terangnya.

Bahkan juga Pekan kemarin faksinya telah mengawali mengikutkan SP/SB, APINDO serta kadin untuk sama mengulas RPP. Ada 4 RPP yang Menaker persiapkan, saat ini sedang dalam proses pengaturan RPP. “Di undang-undang dikasih waktu 3 bulan, tetapi kami usaha mengoptimalkan komunitas diskusi itu supaya selekasnya mengakhiri RPP itu,” terangnya. Sekarang ini, ada 4 RPP yang disebut ketentuan turunan dari UU Cipta Kerja yang sedang diulas Tripartit Nasional yakni RPP mengenai Penggajian, RPP mengenai Tenaga Kerja Asing, RPP mengenai Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta RPP mengenai Agunan Kehilangan Pekerjaan.

Ida memperjelas pemerintahan lagi usaha keras untuk jaga kelangsungan usaha serta kebutuhan pekerja. Oleh karenanya, pemerintahan datang di tengah, dengarkan seluruh pihak serta menempatkan karyawan serta pebisnis selaku saudara kembar yang perlu diberlakukan secara adil serta sama.

“Benar-benar tidak gampang mendapati dua kebutuhan diametral yang lain. Tetapi saya percaya, walau berlainan, selaku orang Indonesia kita harus tetap berpadu. Pemerintahan, karyawan/pekerja serta pebisnis tetap harus bersama,” ujarnya.

Beberapa ratus pekerja Tangerang diadang polisi waktu punya niat tergabung dengan kawan-kawan mereka di gedung MPR/DPR. Tindakan ini menimbukan kemacetan serta kerusuhan dengan petugas di jalan prosedur Kota Tangerang.

error: Content is protected !!