Tangani Pemalsuan Situs Kartu Prakerja, Kemkominfo Sarankan PMO Libatkan Kepolisian

Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo) pastikan situs palsu Kartu Prakerja sudah dikunci. Penutupan ini selekasnya dikerjakan habis mendapatkan pengaduan dari faksi Manajemen Eksekutor atau Proyek Management Office PMO) Kartu Prakerja. “Jika ada web yang mengatasnamakan, seperti mengikuti atau ia seakan-akan phishing, itu terhitung legal activity. Yang disuruh dari Kartu Prakerja kita langsung menindaklanjuti, kita telah tutup. Jika penutupan setiap saat kami terima laporan itu langsung (memblok),” kata Direktur Jenderal Program Informatika Kominfo, Semuel A Pangerapan dalam dialog panel Kartu Prakerja, Selasa (10/11/2020).

Tidak cukup dikunci, Samuel menyarankan ke PMO Kartu Prakerja supaya menginvestigasi masalah ini pada pihak yang berwajib. Keinginannya, supaya aktor bisa memperoleh pelajaran serta tidak mengulang kekeliruan. “Itu juga harus dilakukan tindakan oleh kepolisian, laporan kepolisian karenanya ada pelanggaran UUD. Jika memblok saja itu untuk kami cepat sekali. Dan juga harus dikerjakan oleh polisi itu dicari orangnya, benar-benar tidak gampang tetapi dapat (dicari orangnya),” katanya.

Samuel bahkan juga tawarkan beberapa tanda bukti tindak kejahatan pemalsuan situs Kartu Prakerjajika kasus ini dilacak selanjutnya. Data itu, kata Samuel, berawal dari pencarian Kominfo saat sebelum lakukan penutupan.

“Saran kami dari Kominfo, kecuali ajukan ke kami untuk dikerjakan penutupan, disampaikan ke siber crime selaku perlakuan pidana. Agar ada tindak sambungnya. Kami biasa kerja sama yang namanya kepolisian terutamanya siber crime dalam tangani kejahatan-kejahatan di ruangan siber,” tutur ia.

Pemerintahan jalankan program Kartu Prakerja selaku salah satunya realisasi janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi ). Arah dari Kartu Prakerja ini untuk mengentaskan pengangguran. Tetapi, di tahun ini program Kartu Prakerja diakselerasi selaku dana untuk warga terdampak Covid-19.

Tidak diduga, program ini memperoleh sambutan yang tinggi dari warga. Terdaftar, ada lebih dari 42 ribu pendaftar Kartu Prakerja dari bermacam wilayah di Indonesia. Bersamaan tingginya apresiasi warga, besar juga kekuatan manipulasi yang berlangsung. Seperti pemalsuan data waktu mendaftarkan. Selaku catatan, Aparatus Sipil Negara (ASN) atau Karyawan Negeri Sipil (PNS) tidak terhitung selaku yang memiliki hak memperoleh faedah dari program ini. Kepala Seksi Penilaian serta Laporan Kontribusi Hukum Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Sunandar Pramono, menjelaskan jika PNS yang memanipulasi data untuk mendaftarkan Kartu Prakerja bisa menyalahi ketentuan kaidah PNS. Sangsinya dapat dikerjakan pemberhentian.

“Jika konteksnya secara itu terang pidana administratif serta menyalahi kaidah PNS. Mereka kan ada keharusan bawa wibawa negara. Bila tidak jaga tindakannya akan dikenai hukuman kaidah,” tutur Sunandar dalam dialog panel Kartu Prakerja, Selasa (10/11/2020).

Dalam kerangka formal, kata sunandar, pemalsuan data ini telah masuk kejahatan. Berdasar UU ITE, Sunandar menjelaskan hukumannya dapat di atas 5 tahun penjara.

“Kerangka formal telah masuk kejahatan, tetapi kalau materil bisa ditahan. Yang ditata pada UU kependudukan ITE itu berat dapat di atas 5 tahun,” terang Sunandar.

Bila PNS berkaitan sudah terburu memperoleh intens Kartu Prakerja, karena itu uang itu akan disuruh untuk dikembalikan. Karena, masalahnya masih kecil bila masuk di dalam tindak pidana korupsi.

“Bila dalam perdata, serta mereka telah memperoleh uang. Tetapi begitu kecil untuk dibawa ke kerangka korupsi. Paling kita meminta balik uang itu,” katanya.

Perpres ini sekalian membuat revisi ketentuan penerapan program Kartu Prakerja yang awalnya tercantum pada Perpres Nomor 36 Tahun 2020.

error: Content is protected !!